Loading...

Hakim PN Banyuwangi Dilaporkan Ke Mahkamah Agung, Ini Sebabnya

Jumat : 22 Oktober 2021 : 12:23:23 Editor: Redaksi
Hakim PN Banyuwangi Dilaporkan Ke Mahkamah Agung, Ini Sebabnya
Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi. Foto/Ist.

SENTRALONE.ID | BANYUWANGI - Misnadi, Penasihat Hukum (PH) Moersanjoto Oetomo alias Jimmy selaku Pengelola Tambak PT Tirta Windu Makmur akan melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Hal itu setelah Majelis Hakim PN Banyuwangi yang diketuai oleh Khamozaro Waruwu memutuskan mengabulkan sebagian Eksepsi tergugat dalam kasus sengketa tanah tambak di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari pada sidang yang digelar di PN Banyuwangi pada, Kamis (21/10/2021).

"Oknum Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi terkesan plinplan dan sepihak dalam mengeluarkan putusan terkait sengketa Tanah Tambak HGU di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari," kata Misnadi, Pengacara dari Kantor Advokat Misnadi & Partner kepada sentralone.id, Kamis (21/10/2021).

Kesepihakan tersebut menurut Misnadi bukan tanpa sebab, karena sebelumnya pada tanggal 14 Oktober 2021 klienya atas nama Jimmy selaku Pembantah telah menerima putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan menolak Eksepsi terbantah untuk sepenuhnya.

Namun, masih kata Misnadi, pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16:30 Wib, Ketua Majelis Hakim PN Banyuwangi mengeluarkan putusan kembali yang isinya mengabulkan sebagian Eksepsi terlawan/ terbantah.

"Kalau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi bisa merubah putusan yang sudah dibacakan tanpa upaya hukum banding atau kasasi, maka apa gunanya Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai peradilan yang ada diatasnya," tegas Pengacara yang berkantor di Ruko Mutiara Blambangan, Jalan Dr. Soetomo Nomor 1, Banyuwangi.

Diketahui, pada tanggal 14 Oktober 2021 Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan perkara nomor 69/Pdt.Bth/2021/Byw dengan penggugat Jimmy dan tergugat Liu Fu Min (PT. Sakura Sukses Cemerlang) mengadili dalam Eksepsi menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya.

Mengadili dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan bantahan pembantah untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa pembantah adalah pembantah yang benar.

3. Membatalkan penetapan eksekusi No. 4/ Pdt. Eks/ 2021/ PN.Byw, sepanjang dan mengenai tanah sebagai obyek perkara yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3/ Desa Bomo Seluas 95.000 M2, atas nama PT. Tirta Windu Makmur.

4. Menyatakan sebidang tanah terletak di Dusun Jatisari, Desa Bomo, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3/ Desa Bomo, Luas 95.000 M2, atas nama PT. Tirta Windu Makmur, berakhir masa berlakunya pada tanggal 08 Juli 2010, dengan batas- batas, utara tanah hak, selatan tanah hak, barat tanah hak, oleh karena berahir jangka waktunya, maka secara otomatis menjadi tanah Negara.

5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 850 K/ Pdt/ 2020 Jo. Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 704/ PDT/ 2018/ PT. Sby, jo. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 22/ Pdt.G/ 2018/ PN. Byw, tertanggal 22 April 2020, sepanjang dan mengenai tanah sebagai obyek perkara yaitu tanah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3/ Desa Bomo, Luas 95.000 M2, atas nama PT. Tirta Windu Makmur, tidak dapat dilakukan eksekusi karena berkaitan dengan tanah milik Negara.

6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).(ags)

Berita Terkait