Loading...

Pembangunan Gedung SMK 8 Muhammadiyah Siliragung Belum Kantongi PBG?

Sabtu : 13 November 2021 : 19:48:27 Editor: Ning Tiaz
Pembangunan Gedung SMK 8 Muhammadiyah Siliragung Belum Kantongi PBG?
Proses pekerjaan Gedung baru SMK 8 Muhammadiyah Siliragung Banyuwangi. Foto: Agus/sentralone.id

SENTRALONE.ID | BANYUWANGI - Di era pandemi saat ini dimana Kabupaten Banyuwangi turun peringkat di Level 1 dan peningkatan Pembangunan juga Pemulihan Ekonomi terus digencarkan Oleh Pemerintah Daerah dengan tetap menerapkan prokes ketat sesuai aturan yang berlaku.

Namun hal itu terlihat diabaikan oleh Oknum nakal seperti yang kita lihat dimana pekerja bangunan gedung Ruang Praktek Hospitaly untuk siswa perhotelan SMK 8 Muhamaddiyah Siliragung terlihat tidak ditetapkanya peraturan tersebut kepada kuli atau pekerja lainya.

Tak hanya melanggar Prokes oleh pekerja Bangunan dan diketahui juga dari Heri selaku perijinan umum Kabupaten Banyuwangi saat kita Konfirmasi mengungkapkan bahwa bangunan tersebut belom mendapatkan ANDALALIN (Analisa Dampak Lalu Lintas) oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur dan secara Otomatis PBG juga tidak dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

"Dulu sudah mengajukan cuma terkendala karna terkait ANDALALIN, makanya kita harus kordinasinya itu nanti Pengajuanya harus dari dinas perhubungan Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi," ungkapnya.

Humas SMK 8 Muhammadiyah Siliragung Slamet yang sapaan akrabnya Slem saat kita konfirmasi terkait bangunan Gedung tersebut mangatakan bahwa terkait hal tersebut bukan ranahnya dirinya untuk menjawab dan saat kita singgung siapa kontraktor yang menangani Pembangunan Gedung tersebut adalah Nanang.

"Takut salah mas,,terkait itu perlu duduk bersama saya selaku Humas bukan terkait perusahaan mas tetapi tentang anak itu kerja dimana mau kemana saya, untuk yang melaksanakan Haji Nanang," katanya.

Saat kita konfirmasi Haji Nanang sendiri mengelak sebagai pelaksana pembangunan dan dirinya mengaku sebagai konsultan dan majelis pelayanan sosial.

"Sewakelola, saya konsultan dan yang melaksanakan pihak sekolah SMK, saya sebagai majelis pelayanan sosial PD MUH Kabupaten Banyuwangi mengawasi," kilahnya.

Humas Depag (Departemen Agama) Kabupaten Banyuwangi bernama Yasin selaku yang menaungi sekolah sekolah berbasis Agama melalui Kementerian Agama menerangkan bahwa SMA/SMK bukan di naungan lembaganya dan menyarankan ke Diknas Provinsi.

"Inggih, sekedar info, bahwa lembaga pendidikan SMA/SMK itu berada di bawah naungan Diknas Provinsi bukan Kemenag..apa sebaiknya jenengan konfirmasi ke lembaga tersebut," terangnya.

Sementra itu saat kita hubungi melalui Telphon maupun Chat WhatsApp Kepala Cabang Dinas Provinsi jawa timur Istu Handono belum berhasil kita konfirmasi terkait hal tersebut Disisi lain Plt Satpol PP Banyuwangi Wawan Yadmadi melalui Adin sebagai penindakan menegaskan dirinya menunggu perintah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pemangku atau pembina bangunan.

"Kami Menunggu dari DPU mas (Red..Dinas Pekerjaan Umum," tegasnya.

Sedangkan Plt Sekretaris Dinas PUCKPP (Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan Permukiman) Banyuwangi Danang Hartanto  melalui Sekretaris Dinas Komang Sudira menyarankan agar sekolahan tersebut segera mengurus perijinan yang masih belum diselesaikan.

"Monggo diklarifikasi ke sekolah yang bersangkutan, kalau belum ada ijin disarankan agar segera mengurus," terangnya.

Dalam kesempatan yang lain Muhamad Ali Fikri sapa'an akrabnya Gus Fikri merupakan dedengkot Komcab LP-KPK (Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) yang menjabat sebagai Ketua tidak segan segan untuk melaporkan kepada pihak terkait dan dirinya berpendapat dimana setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif seperti :

1. peringatan tertulis

2. pembatasan kegiatan pembangunan

3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan

4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung

5. pembekuan persetujuan bangunan gedung

6. pencabutan persetujuan bangunan gedung

7. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

8. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau

9. perintah pembongkaran bangunan gedung.

"Kami secara kelembagaan akan membuat laporan terkait temuan tersebut kepada pihak pihak dan Dinas terkait," tutup Gus Fikri saat ditemui di waktu santai di kantornya di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Sabtu 13 November 2021.(Ags)