Loading...
Pemprov Jatim

Persetujuan Mendagri, Heru Tjahjono sebagai Plh Sekdaprov Jatim

Sabtu : 13 Maret 2021 : 11:15:05 Editor: Redaksi
Persetujuan Mendagri, Heru Tjahjono sebagai Plh Sekdaprov Jatim
Heru Tjahjono, Plh (pelaksana harian) Sekdaprov Jatim.

SENTRALONE.ID | SURABAYA - Heru Tjahjono telah selesai menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, karena usianya memasuki 60 tahun. Namun, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengusulkan Heru sebagai Plh (pelaksana harian) Sekdaprov Jatim.

Usulan penunjukan Heru Tjahjono sebagai Plh Sekdaprov Jatim itu pun diterima oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah Heru dilantik sebagai pejabat fungsional sebagai analis kebijakan ahli utama.

"Penunjukan Plh Sekdaprov sudah sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Nurkholis, Jumat (12/3/2021).

Nurkholis yang didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Helmi Perdana Putra dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti menerangkan beragam aturan terkait Plh Sekretaris Daerah.

Ia menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, apabila pejabat pemerintah berhalangan menjalankan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Plh (pelaksana harian) atau Plt (pelaksana tugas).

Penunjukan Heru Tjahjono sebagai Plh Sekdaprov juga diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018, pasal 4 yang menerangkan, kepala daerah dapat menunjuk Plh jika sekda tidak dapat melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja.

Atau, penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari tujuh hari kerja sampai pengangkatan Pj sekda.

"Secara spesifik tidak diatur dalam Perpres tersebut, terkait masa jabatan Plh. Sehingga, Plh akan mengisi kekosongan jabatan sekda sampai terpilihnya pejabat definitif atau sampai ditunjuknya Pj sekda," paparnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini menambahkan, Plh Sekda juga diperkuat dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Plh dan Plt. (*)